Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri yang digelar secara daring dari kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo menyampaikan arahan untuk mendorong pembukaan sebanyak mungkin bandar udara (bandara) internasional di daerah.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya usai mengikuti rapat terbatas yang berlangsung pada Jumat (1/8).
“Presiden mendorong pembukaan bandara internasional sebanyak-banyaknya di berbagai daerah guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata daerah,” ujar Teddy.
Infrastruktur Bandara sebagai Akselerator Ekonomi Daerah
Presiden Prabowo memandang infrastruktur bandara bukan sekadar fasilitas transportasi udara, tetapi sebagai simpul utama dalam konektivitas antarwilayah, pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta gerbang utama masuknya wisatawan dan investasi asing. Dalam pandangannya, daerah-daerah yang memiliki akses langsung ke rute internasional akan lebih cepat mengalami akselerasi ekonomi.
Prabowo menekankan bahwa kehadiran bandara internasional akan memperpendek jalur logistik dan mempercepat arus barang, jasa, serta manusia, khususnya wisatawan mancanegara dan pelaku bisnis. Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa, serta memperkecil kesenjangan antarwilayah.
“Indonesia negara besar dan kepulauan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan bandara internasional di kota-kota besar. Daerah harus diberi peluang yang sama untuk terhubung langsung ke dunia,” kata Prabowo dalam rapat terbatas tersebut, seperti dikutip oleh Teddy.
Rencana Strategis Nasional dan Proyeksi Wilayah Prioritas
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga meminta Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Investasi/BKPM untuk menyusun peta jalan (roadmap) pembukaan bandara internasional secara terstruktur, berdasarkan potensi ekonomi dan pariwisata daerah.
Wilayah-wilayah seperti Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Papua disebut sebagai wilayah prioritas karena memiliki potensi wisata alam dan budaya yang tinggi, namun belum didukung oleh akses langsung internasional secara memadai.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diminta untuk memberikan masukan terkait destinasi unggulan dan tren wisatawan global, sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian ditugaskan melakukan kajian dampak ekonomi secara kuantitatif terhadap setiap proyek pembukaan bandara baru.
“Presiden meminta agar semua kementerian bergerak cepat, membuat kajian yang tepat, dan bersinergi agar kebijakan ini tidak berhenti di tataran wacana,” ujar Teddy.
Mendorong Investasi dan Skema KPBU
Guna mempercepat realisasi pembangunan bandara internasional baru, Presiden Prabowo juga mengarahkan agar model pendanaan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mendorong penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta menarik investor asing untuk turut serta membangun dan mengelola bandara dengan standar internasional.
Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo melihat infrastruktur transportasi udara sebagai sektor yang sangat potensial untuk dikelola secara profesional dengan melibatkan mitra strategis global.
“Bandara itu tidak boleh hanya jadi infrastruktur mati. Harus jadi pusat kegiatan ekonomi, pusat logistik, bahkan kawasan industri terpadu. Presiden ingin bandara internasional di daerah dikelola secara modern dan efisien,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan kepada investor yang serius menanamkan modalnya di sektor infrastruktur transportasi ini.
Menjawab Tantangan Pemerataan Pembangunan
Arahan Presiden Prabowo ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan klasik yang dihadapi Indonesia selama beberapa dekade terakhir, yakni ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur, serta dominasi Pulau Jawa sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi.
Dengan membuka akses langsung dari dan ke luar negeri melalui bandara internasional, maka daerah-daerah yang selama ini terisolasi dari pasar global diharapkan bisa “naik kelas” dan menjadi bagian dari rantai ekonomi nasional bahkan internasional.
Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Dr. Ir. Nugroho Sumarjono, menyebut langkah ini sebagai strategi geopolitik dan geoekonomi yang cerdas.
“Selama ini konektivitas udara kita terlalu Jawa-sentris. Langkah Presiden membuka bandara internasional di daerah akan mendongkrak nilai strategis daerah, memperkuat ekonomi perbatasan, dan mengurangi biaya logistik nasional,” jelasnya saat diwawancara terpisah.
Dukungan dari Daerah
Sejumlah kepala daerah langsung merespons positif arahan Presiden ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat, menyambut antusias rencana pembukaan bandara internasional baru di wilayah timur Indonesia.
“NTT punya potensi pariwisata kelas dunia seperti Labuan Bajo, Lembata, dan Sumba. Tapi akses langsung masih terbatas. Jika ada bandara internasional, maka wisatawan dan investor tidak perlu lagi transit di Bali atau Jakarta,” katanya.
Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi tuan rumah bandara internasional baru yang mampu melayani penerbangan langsung dari kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah.
“Sumbar punya wisata halal, kuliner mendunia, dan diaspora besar di Malaysia dan Arab Saudi. Bandara internasional adalah kebutuhan strategis,” ujarnya.
